"KORELASI antara KONDISI EKONOMI/KESEJAHTERAAN Masyarakat dgn KERUSUHAN/KONFLIK" studi kasus Konflik Maluku/Ambon.

"KORELASI antara KONDISI EKONOMI/KESEJAHTERAAN Masyarakat dgn KERUSUHAN/KONFLIK"
studi kasus Konflik Maluku/Ambon.
UKSW, 15 September 2011

Kelompok Diskusi MM Ang. XXIII_UKSW melakukan diskusi dengan topik ini dan fokus percapakan tentang "Dampak Pasca Konflik Tehadap Perekonomian Masyarkat". kami tidak mencari penyebab terjadinya Konflik Ambon tahun 1999 dan Konflik 11 September 2011, tetapi percakapan ini kami fokuskan pada dampak konflik dan pascah konflik terhadap perekonomian masyarakat Maluku terkhususnya Kota Ambon.

kami mencoba mengidentifikasi seluruh persoalan perekonomian dan penangannya oleh pemerintah dan para pelaku pasar ketika terjadi konflik di ambon.

Pertama, kami melihat peran pemerintah dalam menjaga kestabilan perekonomian di kota ambon yang berdampak langsung pada kesejahtraan masyarakat ketika konflik. ternyata ditemukan berdasarkan pengalaman adalah ketika terjadi konflik peran dan fungsi pemerintah lebih banyak terfokus pada proses penyelesaikan konflik yang bersifat formalitas dan birokratis yang hasilnya sampai saat ini juga belum terlalu nampak bisa mempengaruhi sisi kemanusiaan yang riil dan bisa diterma oleh seluruk kelompok masyarkat. hal ini menurut kami tidak ada salahnya, tetapi ada salah satu cela atau kelemahan yang itu tidak dilihat oleh pemerintah yaitu 'Dampak Pasca Konflik Tehadap Perekonomian Masyarkat'. kondisi riil yang terjadi ketika terjadi konflik adalah seluruh Fasilitas Publik, BUMN, Bank, Sekolah, Pusat-pusat Perekonomian Masyarakat di tutup, dan untuk mencari alternatif kebutuhan masyarakt sehari-hari (makanan) maka terciptalah suatu pasar yang kontemporer/pasar kaget sebagi pusat kegiatan jual beli barang. namun pasar kontemporer tersebut dipakai oleh para pelaku pasar/produsen untuk mencari keuntungan dari masyarakat lokal dengan menaikan dan menetapkan harga jual yang tinggi dari harga jual normalnya. persoalan inilah yang menurut kami tidak diliha oleh pihak pemerintah, (sudah jatuh, tertimpah tangga pula) pepanah ini rasanya sesuai dengan realitas kondisi masyarakat ketika terjadi konflik di ambon, ketika kerusuhan terjadi masyarakt harus mengungsi karena rumah terbakar atau merasa keamanannya teramcam, bahkan ada yang tidak bekerja, anak-anak tidak bersekolah, hal ini berbanding terbalik dari sisi ekonomi ketika kebutuhan hidup sehari-hari harus terus terpenuhi namun pendapatan menurun atau tidak ada sama sekali, itu kemudian juga bisa menjadi pemicu konflik yang berkepanjangan. dan menurut kami tidak ada campur tangan pemerintah terhadap pengawasan kontemporer tersebut, sehingga kenaikan harga jual itu tidak bisa di kendalikan dan itu sangat merugikan masyarakat ketika terjadi kondisi konflik dan pasca konflik.

persoalan ini yang harus juga dilihat oleh pemerintah, walaupun terjadi konflik tetapi mesti juga melihat dampak perekonomiannya karena itu menyangkut kesejahtraan dan kebutuhan mansayarakat sehari-hari yang tidak bisa di tunda. oleh karena itu walaupun seluruh kantor pelayanan publik tutup dan seluruh pegawai daerah tidak bekerja tetapi harus ada langkah antisipasi atau kebijakan oleh pemerintah Kota atau Provinsi untuk melihat hal ini, kalau hal ini secara bersamaan dilakukan oleh pemerintah, selain proses rekonsiliasi tetapi juga terjadi pengawasan perekonomian pasar maka hal ini bisa membantu 'meminimalisir' potensi konflik di Maluku/Ambon.

Kedua, kondisi riil lain yang juga terjadi adalah terjadi penimbunan/penyimpanan sejumlah produk kebutuhan sehari-hari masyarakat oleh para pelaku pasar/produsan untuk mencari keuntungan saat terjadi konflik, dan hal ini otomatis akan menciptakan kelangkahan produk di pasar, dan ketikan barangnya di jual itu akan meningkatkan harga jual yang tinggi, dan lagi-lagi masyarakat akan dirugikan dalam kondisi konflik tersebut. misalnya, beras, BBM (bahan bakar minyak), sembako dll, semua ini merupakan kebutuhan pokok masyarakat setiap harinya.

hal inilah yang masih merupakan kelamahan pengawasan dari pihak pemerintah, karena seakan-akan ketikan terjadi konflik terkesan yang menjadi ujung tombak penyelesaikan konflik hanya Kepala Daerah, Kapolda, Pangdam, Tokoh-tokoh Masyarakt/Adat/Agama, tetapi kalau pemerinya bijak maka bisa menggerakan sebagian perangkat strukturalnya untuk mengantisipasi beberapa hal yang kami sampaikan di atas. tetapi kami menyadari juga bahwa realitasnya juga tidak demikian, tetapi mau dan tidak mau, suka dan tidak suka kebijakan pemerintah harus juga bisa melihat salah satu dampak pascah konflik yang kami diskusikan ini.

dari hasil  pikiran diskusi yang sederhana ini kami mencoba memberikan solusi pemikiran untuk mengantisipasi 'Dampak Pasca Konflik Tehadap Perekonomian Masyarkat', sebagai berikut:

1. Pengawasan pasar harus dilakukan pemerintah, terkait dengan;

• kontrol harga jual di pasar-pasar kontemporer.
• menyediakan pasar yang kondusif: pengawasan dan pengamanan zona   transaksi barang yang aman untuk menurunkan harga jual di pasar.
• pengawasan terhadap para pelaku pasar yang coba untuk menimbun/menyimpan produk kebutuhan masyarakt sehari-hari.

2.  PENDIDIKAN; kalau manusia Maluku sudah pintar dan cerdas maka potensi konflik bisa diminimalisir, karena         Pendidikanyang baik akan berdampak pada peningkatan SDM, perekonomian, dan menciptakan manusia maluku yang bermoral baik. (kongkritnya, kurikulum pendidikan lokal harus dimasukan nilai-nilai sosial-budaya, kemajemukan, solidaritas dan etika) menurut kami itu akan sangat bermanfaat untuk meminimalisir potensi konflik horisontal antar kelompok.

3.  BUDAYA; sala satu solusi resolusi konflik maluku yang masih ampuh adalah 'Budaya' niali folosofinya harus tetap di pertahankan dan maknai oleh seluruh manusia maluku.

demikian pemikiran serhana kami yang bisa di tuangkan dalam Kelompok Diskusi MM Ang. XXIII_UKSW. semoga bermanfaat....Tuhan Memberkati.

kelompok diskusi MM Ang. XXIII_UKSW. topik: "KORELASI antara KONDISI EKONOMI/KESEJAHTERAAN Masyarakat dgn KERUSUHAN/KONFLIK" studi kasus Konflik Maluku/Ambon.