Harapan Sektor Kelautan Maluku dari Sail Banda
(Samuel Y. Warella)
(Samuel Y. Warella)
Ketika
Gong PerdamaianDunia dibunyikan di tanah Maluku, menandakan simbol
kedamaian yang sakral baginegri ini dengan salah satu harapan akan
masuknya ivestasi diberbagai sektor.Kini hadir pula Even Internasional
Sail Banda yang berlangsung di ProvinsiMaluku sebagai ajang promosi
negeri seribu pulai ini di dunia Internasional,dengan harapan yang sama
masuknya investasi.
Indonesia dikenal sebagainegara maritim dan
kepulauan terbesar di dunia dan Maluku adalah salah satupropinsi
kepulauan terbesar. Selain peran geopolitik, laut juga memiliki
perangeoekonomi, laut kita mengandung kekayaan alam yang sangat besar
dan beranekaragam. Dari perspektif ekonomi sektor rill, satu-satunya
yang membuat optimismebanga Indonesia untuk keluar darijebakan krisis
monoter adalah sumber daya alam yang kaya dan beragam. Namunpengelolaan
sumber daya wilayah pesisir dan lautan di maluku dari sudut
pandangpembangunan berkelanjutan dihadapkan pada kondisi yang mendua
atau berada dipersimpangan jalan. Disatu pihak, ada kawasan yang belum
sama sekali tersentuholeh aktivitas pembangunan, namun di pihak lain
terdapat beberapa kawasanpesisir yang telah dimanfaatkan (dikembangkan)
dengan insentif. Akibatnya,terlihat indikasi telah terlampauinya daya
dukung atau kapasitas berkelanjutan(potensi laut) dari ekosistem pesisir
dan lautan, seperti pencemaran, tangkaplebih (over fishing), degradasi
fisikhabitat pesisir, dan abrasi pantai. Fenomena ini telah dan masih
berlangsung,terutama di kawasan Laut Arafura, Banda, dan Seram.
Pada
umumnya para nelayanmasih mengalami keterbatasan teknologi penangkapan
sehingga wilayah operasi punmenjadi terbatas, hanya di sekitar perairan
pantai. Disamping itu,ketergantungan terhadap musim sangat tingi dan
tidak setiap saat nelayan bisamelaut, terutama pada musim ombat yang
berlangsung lebih dari satu bulan.Kondisi ini tidak menguntungkan
nelayan karena secara riil rata-rata pendapatanper bulan menjadi lebih
kecil. Kemiskinan merupakan masalah yang bersifatkompleks dan
multidimensional, baik dilihat dari aspek kultural maupun
aspekstruktural. Menghadapi kenyataan ini, tampaknya perlu dibentuk
suatu lembagaekonomi formal apa pun namanya yang berfungsi untuk: (1)
menutup hutang nelayankepada tengkulak dan mengalihkan pinjaman itu
sebagai pinjaman kepada lembaga;(2) memberikan kredit kepada nelayan,
baik dalam bentuk uang maupun barang(peralatan tangkap, bahan bakar, dan
kebutuhan sehari-harinya); (3) membelihasil tangkapan atau membantu
pemasaran agar memperoleh harga yang pantas.
Penetapan maluku
sebagailumbung ikan nasional oleh Presiden Susilo Bambang Yudoyona pada 3
Agustun,kiranya dapat berlanjut juga pada penetapan Maluku sebagai
propinsi kepulauan yangjuga bertujuan mamajukan pembangunan di kawasan
timur Indonesia. Penetapan inijuga didukung dengan realisasi 1.000 kapal
bagi nelayan yang dijanjikanpemerintah sangat di nantikan oleh nelayan,
termasuk nelayan di Maluku. Hal inidiharapkan kiranya dapat memberikan
dampak yang signifikan terhadap pendapannelayan. Tetapi yang mesti di
perhatikan juga ialah selain masalah produksi,maka masalah pemasaran
juga dihadapi oleh nelayan. Hal ini kemudian seharusnyamenjadi porsi
pemerintah untuk bisa menyakinkan investor untuk berinvestasi diMaluku,
tidak hanya untuk penangkapan ikan tetapi juga untuk membangun
industripengolahan. Bagi Maluku, semua upaya pembangunan yang telah
dilakukan selamaini oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Maluku bagai
membangun istana pasir,sirna begita saja diterpa badai.
Apabila
kita dapatmemanfaatkan sumber daya alam ini secara optimal, efisien dan
berkesinambungan,tidak mustahil Maluku dapat mewujudkan masyarakat yang
maju, mandiri serta adildan makmur. Sudah barang tentu untuk itu
diperlukan iklim sosial politiknyayang bersifat kondusif. Pada test case
selamakrisis sektor-sektor riil yang berbasis sumber daya alam terbukti
memberikanharapan. Sektor perikanan salah satunya, ketika semua sektor
memberikan tingkatpertumbuhan negatif, sektor ini justru kebalikannya.
Hal ini dikarenakan sektorperikanan menggunakan rupiah pada faktor
produksinya sementara transaksipenjualan ke pasar dunia menggunakan
nilai dolar. Masa depan anak cucu negeri Maluku adalah Laut.
Berbicara soal laut yg menjadi pertanyaaan yg harus dilihat yaitu maluku kaya akan hasil laut, tapi yg menjadi tanda tanya mengapa anak cucu negri maluku tidak megembangkan dan memanfaatkan dan melestariakan hasil laut itu?? malah org dari luar maluku bahkan org dri luar negri yg banyk mengelolah hasil laut kita.padahal dikatakan masa depan anak cucu adalah laut.
BalasHapussementara Draf UU Provinsi Kepulauan telah diusulkan ke DPR RI untuk dibahas dan disahkan... tujuannya adalah untuk mengembangan dan pemberdayaan masyarakat maluku dan pengembangan potensi laut maluku... karena yang menjadi persoalan sampai saat itu pemerintah daerah tidak mampu memberdayakan pengelolaan potensi sumber-sumber kelautan yang ada dimaluku karena masalah dana pemda yang terbatas,... harapannya dengan disahkan UU tersebut Maluku dan 6 provinsi laiinya dapat mengelolah lautnya dengan maksimal.
BalasHapus